Rabu, 17 Maret 2010

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Stufflebeam dan Webster (1994), Dunn (1999) dalam Mutrofin (2005:107) mengklasifikasikan pendekatan dan orentasi riset evaluasi menjadi tiga kelompok. Menurut Dunn, pembedaan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan menjadi sangat penting dilakukan mengingatkan kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan. Pendekatan tersebut anatara lain :

  1. Evaluasi Semu (Peseudo Evaluation)

Pendekatan yang mengunakan meode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasi tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya (Self evident) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi ini secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik setatistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang ada (misalnya: jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.


  1. Evaluasi Formal (Formal Evaluation)

Pendekatan yang mengunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsinya bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal mengunakan berbagai macam metode yang seperti dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya identik untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasi kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Evaluasi formal mengunakan Undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesialisasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan atau ketepatan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.


Salah satu tipe evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha yang memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau, pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.


  1. Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision Theoretic Evaluation)

Pendekatan yang mengunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertangung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsinya evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik dari yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh: staf tingkat menengah dan bawahan, pegawai pada badan-badan lainya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

artikel lain:
Definisi Kebijakan Publik
Tujuan Dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Tipe / Macam Evaluasi Kebijakan

Referensi

Mutrofin. 2005. Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek). Yogyakarta: Laksbang Pressindo.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar